Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono

Indonesia

Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono

Juni 11, 2017 Komentar

wikipedia.org

KPU menetapkan pasangan Susilo Bambang Yudoyono - Jusuf Kalla menjadi pemenang pemilu pada tanggal 4 Oktober 2004. Dengan begitu, mereka ditetapkan menjadi presiden dan wakil presiden dan dilantik pada tanggal 20 Oktober 2004.

Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, terjadi banyak kemajuan di berbagai bidang. Hal ini dikarenakan kemajuan teknologi dan kebebasan berpendapat. Namun, terdapat beberapa kemunduran juga. Kita tidak dapat melihat kesuksesan suatu pemerintahan hanya dengan satu pandangan. Kita harus memandang dari berbagai sisi. Jika dibandingkan dengan pemerintahan pada masa Orde Baru, memang dalam beberapa bidang terlihat kemunduran. Tetapi bisa saja hal ini dikarenakan pada masa Orde Baru kebebasan pers dikekang sehingga bagian buruk pada Orde Baru tidak terlihat.

Di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, musyawarah mufakat diutamakan. Sehingga pengambilan kebijakan terkesan lambat. Meski begitu, musyawarah mufakat ini dilakukan untuk kepentingan bersama. Sehingga dapat dikatakan, pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono telah cukup berkembang dibandingkan masa-masa sebelumnya dalam hal demokrasi.

Baca selengkapnya

Pemerintahan Megawati Soekarnoputri

Indonesia

Pemerintahan Megawati Soekarnoputri

Juni 09, 2017 Komentar

wikipedia.org

Pasangan Megawati - Hamzah Haz mengumumkan kabinetnya pada tanggal 9 Agustus 2001. Kabinetnya bernama "Kabinet Gotong Royong". Program Kerja Kabinet tersebut di antaranya sebagai berikut :

1. Mewujudkan otonomi yang tangguh.
2. Menyehatkan bank.
3. Memantapkan fungsi dan peran TNI dan Polri.
4. Mewujudkan supremasi hukum.

Pada masa pemerintahannya, Presiden Megawati menghadapi tiga masalah utama di negeri ini, yaitu :

1. Adanya pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
2. Merosotnya pengangguran dan menurunnya tingkat perekonomian.
3. Merosotnya kewibawaan hukum.

Pada masa kepemimpinannya, Indonesia memiliki hajat besar, yaitu pemilihan umum. Sistem pemilu kali ini, rakyat dapat memilih atau menentukan wakilnya dan presiden secara langsung. Pemilu dilakukan dalam dua tahap.

1. Tahap pertama untuk menentukan para anggota legislatif, pada tanggal 5 April 2004 yang diikuti oleh 24 partai politik.
2. Putaran kedua untuk memilih Presiden.

Pemilu untuk presiden dan wakilnya pada putaran pertama berlangsung pada tanggal 5 Juli 2004 dengan calon presiden dan wakilnya sebagai berikut :

1. Megawati Soekarnoputri & Hasyim Muzadi diusung PDIP.
2. Wiranto & Salahudin Wahid didukung oleh Partai Golkar.
3. Amien Rais & Siswono didukung Partai Amanat Nasional.
4. Hamzah Haz & Agum Gumelar didukung oleh Partai persatuan Pembangunan.
5. Susilo Bambang Yudhoyono & Jusuf Kalla didukung oleh Partai Demokrat.

Pemilu putaran pertama ini dimenangkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla dan Mega-Hasyim. Oleh karena itu para pemenang pemilu presiden dan wakil presiden putaran pertama tidak ada yang berhasil mencapai 50% suara, maka diselenggarakan pemilu putaran kedua yang diselenggarakan pada tanggal 20 September 2004.

Dalam pemilu ini dimenangkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla. Kemenangan ini merupakan babak baru bagi Indonesia di bawah kepemimpinan presiden dan wakil presiden yang langsung dipilih rakyat.

Sumber : sejarah-negara.com

Baca selengkapnya

Pemerintahan K.H Abdurrahman Wahid

Indonesia

Pemerintahan K.H Abdurrahman Wahid

Juni 09, 2017 Komentar

wikipedia.org

Pidato pertamanya setelah terpilih sebagai presiden memuat tugas-tugas yang akan dijalankannya, yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan pendapatan rakyat.
2. Menegakkan keadilan mendatangkan kemakmuran.
3. Mempertahankan keutuhan bangsa dan negara.

Presiden K.H. Abdurrahman Wahid didampingi Megawati Soekarnoputri sebagai wakil presiden. Mereka bekerja sama membentuk kabinet yang disebut dengan Kabinet Persatuan Nasional. Kabinet diumumkan pada tanggal 28 Oktober 1999.

Pada masa pemerintahan Gus Dur banyak diwarnai tindakan-tindakan kontroversi. Contohnya sebagai berikut :

1. Kabinet seringkali mengalami reshuffle (perubahan susunan).
2. Menghapus Departemen Sosial dan Departemen Penerangan.
3. Sering melakukan kunjungan ke luar negeri.

Presiden K.H. Abdurrahman Wahid melakukan pembagian kekuasaan dengan wakil presiden. Tugas yang menjadi kewenangan wakil presiden, antara lain sebagai berikut :

1. Menyusun program dan agenda kerja kabinet.
2. Menentukan fokus dan prioritas kebijakan pemerintah.
3. Memimpin sedang kabinet.
4. Menandatangani keputusan tentang pengangkatan dan pemberhentian pejabat setingkat eselon satu.

Pembentukan Dewan Ekonomi Nasional (DEN)
Pembentukan DEN dimaksudkan untuk memperbaiki ekonomi Indonesia yang belum pulih akibat krisis yang berkepanjangan. Ketua DEN adalah Prof. Emil Salim dengan wakilnya Subiyakto Cakrawerdaya, Sekretaris Dr. Sri Mulyani Indrawati. Anggota DEN adalah Anggito Abimanyu, Sri Ningsih, dan Bambang Subianto.

Ketika hubungan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid dan Poros Tengah tidak harmonis, DPR mengeluarkan Memorandum I dan II untuk menjatuhkannya dari kursi kepresidenan. Sebagai reaksi baliknya, presiden mengeluarkan maklumat pada tanggal 28 Mei 2001 dan menjawab Memorandum II dengan jawaban yang dibacakan oleh Menko Politik, Sosial dan Keamanan (Menko Polsoskam) Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 29 Mei 2001, yang antara lain isinya membekukan lembaga MPR dan DPR.

Akhir jabatan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid terjadi ketika berlangsung Rapat Paripurna MPR pada tanggal 21 Juli 2001. Rapat tersebut dianggap sebagai Sidang istimewa MPR. Keputusan yang diambil sidang istimewa tersebut sebagai berikut :

1. Presiden K.H. Abdurrahman Wahid diberhentikan secara resmi sebagai presiden berdasarkan Ketetapan MPR No. II Tahun 2001.
2. MPR mengeluarkan Ketetapan MPR No. III tahun 2001 untuk menetapkan dan melantik Wakil Presiden Dyah Permata Megawati Setyawati Soekarnoputri sebagai presiden kelima Republik Indonesia.

Sumber : sejarah-negara.com

Baca selengkapnya

Pemerintahan BJ Habibie

Indonesia

Pemerintahan BJ Habibie

Juni 09, 2017 Komentar

wikipedia.org

Masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie berlangsung dari tanggal 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Pengangkatan Habibie sebagai presiden ini memunculkan kontroversi di masyarakat. Pihak yang pro menganggap pengangkatan Habibie sudah konstitusional, sedangkan pihak yang kontra menganggap bahwa Habibie sebagai kelanjutan dari era Soeharto dan pengangkatannya dianggap tidak konstitusional.

Pengambilan sumpah beliau sebagai presiden dilakukan di Credential Room, Istana Merdeka. Dalam pidato yang pertama setelah pengangkatannya, B.J. Habibie menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Mohon dukungan dari seluruh rakyat Indonesia.
2. Akan melakukan reformasi secara bertahap dan konstitusional di segala bidang.
3. Akan meningkatkan kehidupan politik pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik-praktik KKN.
4. Akan menyusun kabinet yang sesuai dengan tuntutan zaman.

Berikut langkah-langkah yang dilakukan Presiden B.J. Habibie untuk mengatasi keadaan yang carut-marut dan menciptakan Indonesia baru yang bebas KKN.

Membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan

Kabinet Reformasi Pembangunan dibentuk pada tanggal 22 Mei 1998, terdiri atas unsur-unsur perwakilan dari ABRI, Golkar, PPP, dan PDI. Pada tanggal 25 Mei 1998 diadakan pertemuan pertama. Pertemuan ini berhasil membentuk komite untuk merancang undang-undang politik yang lebih longgar, merencanakan pemilu dalam waktu satu tahun dan menyetujui masa jabatan presiden dua periode. Upaya ini mendapat sambutan positif dari masyarakat.


Perbaikan bidang ekonomi

Berikut langkah-langkah yang dilakukan B.J. Habibie agar bangsa Indonesia dapat segera keluar dari krisis ekonomi.

1. Melakukan rekapitulasi perbankan.
2. Merekonstruksi perekonomian nasional.
3. Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di bawah Rp 10.000,00.
4. Melikuidasi beberapa bank bermasalah.
5. Melaksanakan reformasi ekonomi seperti yang disyaratkan IMF.

Melakukan reformasi di bidang politik

Reformasi di bidang politik yang dilakukan adalah dengan memberikan kebebasan kepada rakyat Indonesia untuk membentuk partai-partai politik, serta rencana pelaksanaan pemilu yang diharapkan menghasilkan lembaga tinggi negara yang benar-benar representatif.

B.J. Habibie membebaskan narapidana politik seperti Sri Bintang Pamungkas (mantan anggota DPR yang dipenjara karena mengkritik Presiden Soeharto) dan Muchtar Pakpahan (pemimpin buruh yang dituduh memicu kerusuhan di Medan tahun 1994). Beliau juga mencabut larangan berdirinya serikat-serikat buruh independen. Amnesti pembebasan Sri Bintang Pamungkas dan Muchtar Pakpahan dikukuhkan dalam keppres No. 80 Tahun 1998.


Kebebasan menyampaikan pendapat

Presiden B.J. Habibie mengeluarkan kebijakan untuk membuat Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF). Tugasnya adalah mencari segala sesuatu yang berhubungan dengan kerusuhan 13-14 Mei 1998 di Jakarta. Ketuanya adalah Marzuki Darusman.

Presiden juga mengeluarkan satu kebijakan yang tertuang dalam undang-undang No. 9 Tahun 1998 yang berisi tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan Tata Cara Berdemonstrasi. Bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat berupa unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum, dan mimbar bebas.

Ketentuan tersebut dinyatakan pada pasal 9 (2) UU No. 9 Tahun 1998. Presiden B.J. Habibie juga mencabut UU No. II/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Aksi Subversi dengan mengeluarkan UU No. 26 Tahun 1999.


Pelaksanaan Sidang Istimewa MPR 1998

Untuk mengatasi krisis politik berkepanjangan, maka diadakan sidang istimewa MPR yang berlangsung dari tanggal 10-13 November 1998. Menjelang diselenggarakan sidang tersebut terjadi aksi unjuk rasa para mahasiswa dan organisasi sosial politik.

Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dilaksanakan pengamanan. Jumlah aparat yang dikerahkan yaitu polisi dan TNI mencapai 150 SSK (Satuan Setingkat Kompi). Untuk pertama kalinya pengamanan Sidang Istimewa MPR melibatkan warta sipil yang dikenal dengan nama Pam Swakarsa. Anggota Pam Swakarsa terdiri dari Forum Umat Islam Penegak Keadilan dan Konstitusi (Furkon) dengan basis di Masjid Istiqlal, organisasi kepemudaan seperti Pemuda Pancasila, Banser (GP Ansor), AMPI, FKPPI, dan Kelompok Pendekar Banten.

Dengan adanya tekanan massa yang terus-menerus, akhirnya pada tanggal 13 November 1998 Sidang Istimewa MPR 1998 ditutup. Sidang Istimewa MPR berakhir dengan menghasilkan 12 ketetapan yang diwarnai voting dan aksi walk out.

Pemenang pertama pemilu tahun 1999 adalah PDIP (Megawati Soekarnoputri) yang memperoleh 33,76% suara, posisi kedua diduduki Golkar dengan 22,46% suara, PKB (K.H. Abdurrahman Wahid) dengan 12,62% suara. Urutan kekempat adalah PPP dengan 10,71% suara, dan dilanjutkan dengan PAN (Amien Rais) dengan 7,12% suara. Sisa suara tersebar ke-43 partai lainnya. Hasil pemilu ini menunjukkan tidak ada satu partai pun yang memperoleh suara mutlak.

MPR yang terbentuk melalui hasil pemilu 1999 berhasil menetapkan GBHN, melakukan amandemen pertama terhadap UUD 1945, serta presiden dan wakil presiden. Pada tanggal 20 Oktober 1999 MPR berhasil memilih K.H. Abdurrahman Wahid sebagai presiden keempat RI dan sehari kemudian memilih Megawati Soekarnoputri sebagai wakil presiden.


Sumber : sejarah-negara.com

Baca selengkapnya

Era Orde Baru

Indonesia

Era Orde Baru

Juni 09, 2017 Komentar

Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Pada 1968, MPR secara resmi melantik Soeharto untuk masa jabatan 5 tahun sebagai presiden, dan dia kemudian dilantik kembali secara berturut-turut pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Orde Baru hadir dengan semangat “koreksi total” atas penyimpangan yang dilakukan oleh Soekarno pada masa Orde Lama.

Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela di negara ini. Selain itu, kesenjangan antara rakyat yang kaya dan miskin juga semakin melebar.

POLITIK

Salah satu kebijakan pertama yang dilakukannya adalah mendaftarkan Indonesia menjadi anggota PBB lagi. Indonesia pada tanggal 19 September 1966 mengumumkan bahwa Indonesia “bermaksud untuk melanjutkan kerjasama dengan PBB dan melanjutkan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan PBB”, dan menjadi anggota PBB kembali pada tanggal 28 September 1966, tepat 16 tahun setelah Indonesia diterima pertama kalinya.

Pada tahap awal, Soeharto menarik garis yang sangat tegas. Orde Lama atau Orde Baru. Pengucilan politik – di Eropa Timur sering disebut lustrasi – dilakukan terhadap orang-orang yang terkait dengan Partai Komunis Indonesia. Sanksi kriminal dilakukan dengan menggelar Mahkamah Militer Luar Biasa untuk mengadili pihak yang dikonstruksikan Soeharto sebagai pemberontak. Pengadilan digelar dan sebagian dari mereka yang terlibat “dibuang” ke Pulau Buru.

Sanksi nonkriminal diberlakukan dengan pengucilan politik melalui pembuatan aturan administratif. Instrumen penelitian khusus diterapkan untuk menyeleksi kekuatan lama ikut dalam gerbong Orde Baru. KTP ditandai ET (eks tapol).

Orde Baru memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi sebagai tujuan utamanya dan menempuh kebijakannya melalui struktur administratif yang didominasi militer namun dengan nasehat dari ahli ekonomi didikan Barat. DPR dan MPR tidak berfungsi secara efektif. Anggotanya bahkan seringkali dipilih dari kalangan militer, khususnya mereka yang dekat dengan Cendana. Hal ini mengakibatkan aspirasi rakyat sering kurang didengar oleh pusat. Pembagian PAD juga kurang adil karena 70% dari PAD tiap provinsi tiap tahunnya harus disetor kepada Jakarta, sehingga melebarkan jurang pembangunan antara pusat dan daerah.

Soeharto siap dengan konsep pembangunan yang diadopsi dari seminar Seskoad II 1966 dan konsep akselerasi pembangunan II yang diusung Ali Moertopo. Soeharto merestrukturisasi politik dan ekonomi dengan dwitujuan, bisa tercapainya stabilitas politik pada satu sisi dan pertumbuhan ekonomi di pihak lain. Dengan ditopang kekuatan Golkar, TNI, dan lembaga pemikir serta dukungan kapital internasional, Soeharto mampu menciptakan sistem politik dengan tingkat kestabilan politik yang tinggi

EKSPLOITASI SUMBER DAYA

Selama masa pemerintahannya, kebijakan-kebijakan ini, dan pengeksploitasian sumber daya alam secara besar-besaran menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang besar namun tidak merata di Indonesia. Contohnya, jumlah orang yang kelaparan dikurangi dengan besar pada tahun 1970-an dan 1980-an.

WARGA TIONGHOA

Warga keturunan Tionghoa juga dilarang berekspresi. Sejak tahun 1967, warga keturunan dianggap sebagai warga negara asing di Indonesia dan kedudukannya berada di bawah warga pribumi, yang secara tidak langsung juga menghapus hak-hak asasi mereka. Kesenian barongsai secara terbuka, perayaan hari raya Imlek, dan pemakaian Bahasa Mandarin dilarang, meski kemudian hal ini diperjuangkan oleh komunitas Tionghoa Indonesia terutama dari komunitas pengobatan Tionghoa tradisional karena pelarangan sama sekali akan berdampak pada resep obat yang mereka buat yang hanya bisa ditulis dengan bahasa Mandarin. Mereka pergi hingga ke Mahkamah Agung dan akhirnya Jaksa Agung Indonesia waktu itu memberi izin dengan catatan bahwa Tionghoa Indonesia berjanji tidak menghimpun kekuatan untuk memberontak dan menggulingkan pemerintahan Indonesia.

Satu-satunya surat kabar berbahasa Mandarin yang diizinkan terbit adalah Harian Indonesia yang sebagian artikelnya ditulis dalam bahasa Indonesia. Harian ini dikelola dan diawasi oleh militer Indonesia dalam hal ini adalah ABRI meski beberapa orang Tionghoa Indonesia bekerja juga di sana. Agama tradisional Tionghoa dilarang. Akibatnya agama Konghucu kehilangan pengakuan pemerintah.

Pemerintah Orde Baru berdalih bahwa warga Tionghoa yang populasinya ketika itu mencapai kurang lebih 5 juta dari keseluruhan rakyat Indonesia dikhawatirkan akan menyebarkan pengaruh komunisme di Tanah Air. Padahal, kenyataan berkata bahwa kebanyakan dari mereka berprofesi sebagai pedagang, yang tentu bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh komunisme, yang sangat mengharamkan perdagangan dilakukan[rujukan?

Orang Tionghoa dijauhkan dari kehidupan politik praktis. Sebagian lagi memilih untuk menghindari dunia politik karena khawatir akan keselamatan dirinya.

KONFLIK

Di masa Orde Baru pemerintah sangat mengutamakan persatuan bangsa Indonesia. Setiap hari media massa seperti radio dan televisi mendengungkan slogan “persatuan dan kesatuan bangsa”. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah adalah meningkatkan transmigrasi dari daerah yang padat penduduknya seperti Jawa, Bali dan Madura ke luar Jawa, terutama ke Kalimantan, Sulawesi, Timor Timur, dan Irian Jaya. Namun dampak negatif yang tidak diperhitungkan dari program ini adalah terjadinya marjinalisasi terhadap penduduk setempat dan kecemburuan terhadap penduduk pendatang yang banyak mendapatkan bantuan pemerintah. Muncul tuduhan bahwa program transmigrasi sama dengan jawanisasi yang sentimen anti-Jawa di berbagai daerah, meskipun tidak semua transmigran itu orang Jawa Pada awal Era Reformasi konflik laten ini meledak menjadi terbuka antara lain dalam bentuk konflik Ambon dan konflik Madura-Dayak di Kalimantan. Sementara itu gejolak di Papua yang dipicu oleh rasa diperlakukan tidak adil dalam pembagian keuntungan pengelolaan sumber alamnya, juga diperkuat oleh ketidaksukaan terhadap para transmigran.

KRISIS FINANCIAL ASIA

Pada pertengahan 1997, Indonesia diserang krisis keuangan dan ekonomi Asia (untuk lebih jelas lihat: Krisis finansial Asia), disertai kemarau terburuk dalam 50 tahun terakhir dan harga minyak, gas dan komoditas ekspor lainnya yang semakin jatuh. Rupiah jatuh, inflasi meningkat tajam, dan perpindahan modal dipercepat. Para demonstran, yang awalnya dipimpin para mahasiswa, meminta pengunduran diri Soeharto. Di tengah gejolak kemarahan massa yang meluas, Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, tiga bulan setelah MPR melantiknya untuk masa bakti ketujuh. Soeharto kemudian memilih sang Wakil Presiden, B. J. Habibie, untuk menjadi presiden ketiga Indonesia.

PASCA ORDE BARU

Mundurnya Soeharto dari jabatannya pada tahun 1998 dapat dikatakan sebagai tanda akhirnya Orde Baru, untuk kemudian digantikan “Era Reformasi”. Masih adanya tokoh-tokoh penting pada masa Orde Baru di jajaran pemerintahan pada masa Reformasi ini sering membuat beberapa orang mengatakan bahwa Orde Baru masih belum berakhir. Oleh karena itu Era Reformasi atau Orde Reformasi sering disebut sebagai “Era Pasca Orde Baru” Meski diliputi oleh kerusuhan etnis dan lepasnya Timor Timur, transformasi dari Orde Baru ke Era Reformasi berjalan relatif lancar dibandingkan negara lain seperti Uni Soviet dan Yugoslavia. Hal ini tak lepas dari peran Habibie yang berhasil meletakkan pondasi baru yang terbukti lebih kokoh dan kuat menghadapi perubahan jaman

Baca selengkapnya

Gerakan 30 Sepetember / G 30S PKI

Indonesia

Gerakan 30 Sepetember / G 30S PKI

Juni 08, 2017 Komentar

Sebenarnya Partai Komunis Indonesia (PKI) sudah lama meniupkan hawa perlawanan dan pemberontakan terhadap Indonesia. Kelompok ini bersikeras untuk mengganti dasar negara Republik Indonesia, yakni Pancasila menjadi negara yang berdasar asas komunis. Perlawanan PKI yang tidak diterima oleh setiap kalangan ini, menjadikan kelompok ini merencanakan sebuah rencana yang besar.

PKI merupakan partai Stalinis yang terbesar di seluruh dunia, di luar Tiongkok dan Uni Sovyet. Anggotanya berjumlah sekitar 3,5 juta, ditambah 3 juta dari pergerakan pemudanya. PKI juga mengontrol pergerakan serikat buruh yang mempunyai 3,5 juta anggota dan pergerakan petani Barisan Tani Indonesia yang mempunyai 9 juta anggota. Termasuk pergerakan wanita (Gerwani), organisasi penulis dan artis dan pergerakan sarjananya, PKI mempunyai lebih dari 20 juta anggota dan pendukung.

Pada bulan Juli 1959 parlemen dibubarkan dan Sukarno menetapkan konstitusi di bawah dekrit presiden - sekali lagi dengan dukungan penuh dari PKI. Ia memperkuat tangan angkatan bersenjata dengan mengangkat para jendral militer ke posisi-posisi yang penting. Sukarno menjalankan sistem "Demokrasi Terpimpin". PKI menyambut "Demokrasi Terpimpin" Sukarno dengan hangat dan anggapan bahwa dia mempunyai mandat untuk persekutuan Konsepsi yaitu antara Nasionalis, Agama dan Komunis yang dinamakan NASAKOM.

Pada era "Demokrasi Terpimpin", kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum burjuis nasional dalam menekan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani, gagal memecahkan masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak. Pendapatan ekspor menurun, foreign reserves menurun, inflasi terus menaik dan korupsi birokrat dan militer menjadi wabah.

PKI telah menguasai banyak dari organisasi massa yang dibentuk Soekarno untuk memperkuat dukungan untuk rezim Demokrasi Terpimpin dan, dengan persetujuan dari Soekarno, memulai kampanye untuk membentuk "Angkatan Kelima" dengan mempersenjatai pendukungnya. Para petinggi militer menentang hal ini.

Dari tahun 1963, kepemimpinan PKI makin lama makin berusaha menghindari bentrokan-bentrokan antara aktivis massanya dan polisi dan militer. Pemimpin-pemimpin PKI mementingkan "kepentingan bersama" polisi dan "rakyat". Pemimpin PKI DN Aidit mengilhami slogan "Untuk Ketentraman Umum Bantu Polisi". Di bulan Agustus 1964, Aidit menganjurkan semua anggota PKI membersihkan diri dari "sikap-sikap sektarian" kepada angkatan bersenjata, mengimbau semua pengarang dan seniman sayap-kiri untuk membuat "massa tentara" subyek karya-karya mereka.

Di akhir 1964 dan permulaan 1965 ratusan ribu petani bergerak merampas tanah dari para tuan tanah besar. Bentrokan-bentrokan besar terjadi antara mereka dan polisi dan para pemilik tanah. Untuk mencegah berkembangnya konfrontasi revolusioner itu, PKI mengimbau semua pendukungnya untuk mencegah pertentangan menggunakan kekerasan terhadap para pemilik tanah dan untuk meningkatkan kerjasama dengan unsur-unsur lain, termasuk angkatan bersenjata.

Pada permulaan 1965, para buruh mulai menyita perusahaan-perusahaan karet dan minyak milik AS. Kepemimpinan PKI menjawab ini dengan memasuki pemerintahan dengan resmi. Pada waktu yang sama, jendral-jendral militer tingkat tinggi juga menjadi anggota kabinet.

Menteri-menteri PKI tidak hanya duduk di sebelah para petinggi militer di dalam kabinet Sukarno ini, tetapi mereka terus mendorong ilusi yang sangat berbahaya bahwa angkatan bersenjata adalah merupakan bagian dari revolusi demokratis "rakyat".

Aidit memberikan ceramah kepada siswa-siswa sekolah angkatan bersenjata di mana ia berbicara tentang "perasaan kebersamaan dan persatuan yang bertambah kuat setiap hari antara tentara Republik Indonesia dan unsur-unsur masyarakat Indonesia, termasuk para komunis".

Rejim Sukarno mengambil langkah terhadap para pekerja dengan melarang aksi-aksi mogok di industri. Kepemimpinan PKI tidak berkeberatan karena industri menurut mereka adalah milik pemerintahan NASAKOM.

Tidak lama PKI mengetahui dengan jelas persiapan-persiapan untuk pembentukan rejim militer, menyatakan keperluan untuk pendirian "angkatan kelima" di dalam angkatan bersenjata, yang terdiri dari pekerja dan petani yang bersenjata. Bukannya memperjuangkan mobilisasi massa yang berdiri sendiri untuk melawan ancaman militer yang sedang berkembang itu, kepemimpinan PKI malah berusaha untuk membatasi pergerakan massa yang makin mendalam ini dalam batas-batas hukum kapitalis negara. Mereka, depan jendral-jendral militer, berusaha menenangkan bahwa usul PKI akan memperkuat negara. Aidit menyatakan dalam laporan ke Komite Sentral PKI bahwa "NASAKOMisasi" angkatan bersenjata dapat dicapai dan mereka akan bekerjasama untuk menciptakan "angkatan kelima". Kepemimpinan PKI tetap berusaha menekan aspirasi revolusioner kaum buruh di Indonesia. Di bulan Mei 1965, Politbiro PKI masih mendorong ilusi bahwa aparatus militer dan negara sedang diubah untuk memecilkan aspek anti-rakyat dalam alat-alat negara.

Peristiwa pada 30 September 1965, enam jendral senior dan beberapa orang lainnya dibunuh dalam upaya kudeta yang disalahkan kepada para pengawal istana (Cakrabirawa) yang loyal kepada PKI dan pada saat itu dipimpin oleh Letkol. Untung. Panglima Komando Strategi Angkatan Darat saat itu, Mayjen Soeharto kemudian mengadakan penumpasan terhadap gerakan tersebut.

KorbanKeenam pejabat tinggi yang dibunuh tersebut adalah:

1. Panglima Angkatan Darat Letjen TNI Ahmad Yani
2. Mayjen TNI R. Suprapto
3. Mayjen TNI M.T. Haryono
4. Mayjen TNI Siswondo Parman
5. Brigjen TNI DI Panjaitan
6. Brigjen TNI Sutoyo Siswomiharjo

Jenderal TNI A.H. Nasution juga disebut sebagai salah seorang target namun dia selamat dari upaya pembunuhan tersebut. Sebaliknya, putrinya Ade Irma Suryani Nasution dan ajudan AH Nasution, Lettu Pierre Tandean tewas dalam usaha pembunuhan tersebut.

Selain itu beberapa orang lainnya juga turut menjadi korban:

1. AIP Karel Satsuit Tubun
2. Brigjen Katamso Darmokusumo
3. Kolonel Sugiono

Para korban tersebut kemudian dibuang ke suatu lokasi di Pondok Gede, Jakarta yang dikenal sebagai Lubang Buaya. Mayat mereka ditemukan pada 3 Oktober.

Pasca kejadian pada tanggal 1 Oktober 1965 Sukarno dan sekretaris jendral PKI Aidit menanggapi pembentukan Dewan Revolusioner oleh para "pemberontak" dengan berpindah ke Pangkalan Angkatan Udara Halim di Jakarta untuk mencari perlindungan.

Pada tanggal 6 Oktober Sukarno mengimbau rakyat untuk menciptakan "persatuan nasional", yaitu persatuan antara angkatan bersenjata dan para korbannya, dan penghentian kekerasan. Biro Politik dari Komite Sentral PKI segera menganjurkan semua anggota dan organisasi-organisasi massa untuk mendukung "pemimpin revolusi Indonesia" dan tidak melawan angkatan bersenjata. Pernyataan ini dicetak ulang di koran CPA bernama "Tribune".

Pada tanggal 12 Oktober 1965, pemimpin-pemimpin Uni-Sovyet Brezhnev, Mikoyan dan Kosygin mengirim pesan khusus untuk Sukarno: "Kita dan rekan-rekan kita bergembira untuk mendengar bahwa kesehatan anda telah membaik...Kita mendengar dengan penuh minat tentang pidato anda di radio kepada seluruh rakyat Indonesia untuk tetap tenang dan menghindari kekacauan...Imbauan ini akan dimengerti secara mendalam."

Dalam sebuah Konferensi Tiga Benua di Havana di bulan Februari 1966, perwakilan Uni-Sovyet berusaha dengan segala kemampuan mereka untuk menghindari pengutukan atas penangkapan dan pembunuhan orang-orang yang dituduh sebagai PKI, yang sedang terjadi terhadap rakyat Indonesia. Pendirian mereka mendapatkan pujian dari rejim Suharto. Parlemen Indonesia mengesahkan resolusi pada tanggal 11 Februari, menyatakan "penghargaan penuh" atas usaha-usaha perwakilan-perwakilan dari Nepal, Mongolia, Uni-Sovyet dan negara-negara lain di Konperensi Solidaritas Negara-Negara Afrika, Asia dan Amerika Latin, yang berhasil menetralisir usaha-usaha para kontra-revolusioner apa yang dinamakan pergerakan 30 September, dan para pemimpin dan pelindung mereka, untuk bercampur-tangan di dalam urusan dalam negeri Indonesia."

Lima bulan setelah itu, pada tanggal 11 Maret 1966, Sukarno memberi Suharto kekuasaan tak terbatas melalui Surat Perintah Sebelas Maret. Ia memerintah Suharto untuk mengambil "langkah-langkah yang sesuai" untuk mengembalikan ketenangan dan untuk melindungi keamanan pribadi dan wibawanya. Kekuatan tak terbatas ini pertama kali digunakan oleh Suharto untuk melarang PKI. Sebagai penghargaan atas jasa-jasanya, Sukarno dipertahankan sebagai presiden tituler diktatur militer itu sampai Maret 1967. Kepemimpinan PKI terus mengimbau massa agar menuruti kewenangan rejim Sukarno-Suharto. Aidit, yang telah melarikan diri, ditangkap dan dibunuh oleh TNI pada tanggal 24 November, tetapi pekerjaannya diteruskan oleh Sekretaris Kedua PKI Nyoto.

Dalam bulan-bulan setelah peristiwa ini, semua anggota dan pendukung PKI, atau mereka yang dianggap sebagai anggota dan simpatisan PKI, semua partai kelas buruh yang diketahui dan ratusan ribu pekerja dan petani Indonesia yang lain dibunuh atau dimasukkan ke kamp-kamp tahanan untuk disiksa dan diinterogasi. Pembunuhan-pembunuhan ini terjadi di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali. Berapa jumlah orang yang dibantai tidak diketahui dengan persis - perkiraan yang konservatif menyebutkan 500.000 orang, sementara lainnya 2.000.000 orang. Namun diduga setidak-tidaknya satu juta orang menjadi korban dalam bencana enam bulan yang mengikuti kudeta itu.

Dihasut dan dibantu oleh tentara, kelompok-kelompok pemuda dari organisasi-organisasi muslim sayap-kanan melakukan pembunuhan-pembunuhan massa, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ada laporan-laporan bahwa Sungai Brantas di dekat Surabaya menjadi penuh mayat-mayat sampai di tempat-tempat tertentu sungai itu "terbendung mayat".

Pada akhir 1965, antara 500.000 dan satu juta anggota-anggota dan pendukung-pendukung PKI telah menjadi korban pembunuhan dan puluhan ribu dipenjarakan di kamp-kamp konsentrasi, tanpa adanya perlawanan sama sekali. Sewaktu regu-regu militer yang didukung dana CIA menangkapi semua anggota dan pendukung PKI yang terketahui dan melakukan pembantaian keji terhadap mereka, majalah "Time" memberitakan:

"Pembunuhan-pembunuhan itu dilakukan dalam skala yang sedemikian sehingga pembuangan mayat menyebabkan persoalan sanitasi yang serius di Sumatra Utara, di mana udara yang lembab membawa bau mayat membusuk. Orang-orang dari daerah-daerah ini bercerita kepada kita tentang sungai-sungai kecil yang benar-benar terbendung oleh mayat-mayat. Transportasi sungai menjadi terhambat secara serius."

Di Pulau Bali, yang sebelum itu dianggap sebagai kubu PKI, paling sedikit 35.000 orang menjadi korban di permulaan 1966. Di sana para Tamin, pasukan komando elite Partai Nasional Indonesia, adalah pelaku pembunuhan-pembunuhan ini. Koresponden khusus dari Frankfurter Allgemeine Zeitung bercerita tentang mayat-mayat di pinggir jalan atau dibuang ke dalam galian-galian dan tentang desa-desa yang separuh dibakar di mana para petani tidak berani meninggalkan kerangka-kerangka rumah mereka yang sudah hangus. Di daerah-daerah lain, para terdakwa dipaksa untuk membunuh teman-teman mereka untuk membuktikan kesetiaan mereka. Di kota-kota besar pemburuan-pemburuan rasialis "anti-Cina" terjadi. Pekerja-pekerja dan pegawai-pegawai pemerintah yang mengadakan aksi mogok sebagai protes atas kejadian-kejadian kontra-revolusioner ini dipecat.

KRONOLOGIS PENUMPASAN PKI

Tanggal 1 Oktober 1965
Operasi penumpasan G 30 S/PKI dimulai sejak tanggal 1 Oktober 1965 sore hari. Gedung RRI pusat dan Kantor Pusat Telekomunikasi dapat direbut kembali tanpa pertumpahan darah oleh satuan RPKAD di bawah pimpinan Kolonel Sarwo Edhi Wibowo, pasukan Para Kujang/328 Siliwangi, dan dibantu pasukan kavaleri. Setelah diketahui bahwa basis G 30 S/PKI berada di sekitar Halim Perdana Kusuma, sasaran diarahkan ke sana.

Tanggal 2 Oktober 1965
Pada tanggal 2 Oktober, Halim Perdana Kusuma diserang oleh satuan RPKAD di bawah komando Kolonel Sarwo Edhi Wibowo atas perintah Mayjen Soeharto. Pada pikul 12.00 siang, seluruh tempat itu telah berhasil dikuasai oleh TNI – AD.

Tanggal 3 Oktober 1965
Pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 1965, pasukan RPKAD yang dipimpin oleh Mayor C.I Santoso berhasil menguasai daerah Lubang Buaya. Setelah usaha pencarian perwira TNI – AD dipergiat dan atas petunjuk Kopral Satu Polisi Sukirman yang menjadi tawanan G 30 S/PKI, tetapi berhasil melarikan diri didapat keterangan bahwa para perwira TNI – AD tersebut dibawah ke Lubang Buaya. Karena daerah terebut diselidiki secara intensif, akhirnya pada tanggal 3 Oktober 1965 titemukan tempat para perwira yang diculik dan dibunuh tersebut.. Mayat para perwira itu dimasukkan ke dalam sebuah sumur yang bergaris tengah ¾ meter dengan kedalaman kira – kira 12 meter, yang kemudian dikenal dengan nama Sumur Lubang Buaya.

Tanggal 4 Oktober 1965
Pada tanggal 4 Oktober, penggalian Sumur Lubang Buaya dilanjutkan kembali (karena ditunda pada tanggal 13 Oktober pukul 17.00 WIB hingga keesokan hari) yang diteruskan oleh pasukan Para Amfibi KKO – AL dengan disaksikan pimpinan sementara TNI – AD Mayjen Soeharto. Jenazah para perwira setelah dapat diangkat dari sumur tua tersebut terlihat adanya kerusakan fisik yang sedemikian rupa. Hal inilah yang menjadi saksi bisu bagi bangsa Indonesia betapa kejamnya siksaan yang mereka alami sebelum wafat.

Tanggal 5 Oktober 1965
Pada tanggal 5 Oktober, jenazah para perwira TNI – AD tersebut dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata yang sebelumnya disemayamkan di Markas Besar Angkatan Darat.

Tanggal 6 Oktober 1965
Pada tanggal 6 Oktober, dengan surat keputusan pemerintah yang diambil dalam Sidang Kabinet Dwikora, para perwira TNI – AD tersebut ditetapakan sebagai Pahlawan Revolusi.

Gerakan 30 September atau yang sering disingkat G 30 S PKI adalah sebuah kejadian yang terjadi pada tanggal 30 September 1965 di mana enam pejabat tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh dalam suatu usaha pemberontakan yang disebut sebagai usaha kudeta yang dituduhkan kepada anggota Partai Komunis Indonesia.

Baca selengkapnya

Pembebasan Irian Barat

Indonesia

Pembebasan Irian Barat

Juni 08, 2017 Komentar

]

Pada 11 Juni 1964, merupakan salah satu tanggal yang bersejarah bagi perjuangan Indonesia dalam memperjuangkan Irian Barat (Sekarang Papua) kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Pada tanggal tersebut Indonesia dan Belanda sepakat untuk membentuk komisi bersama.

Irian Barat merupakan salah satu wilayah yang masih dipertahankan Belanda walaupun Indonesia sudah merdeka. Dalam Perjanjian Pengakuan Kedaulatan pada Desember 1949, Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia, namun wilayah Irian Barat akan dibicarakan setahun setelah pengakuan kedaulatan. Namun, hingga tahun 1950 Belanda juga masih enggan untuk melepas Irian Barat. Alasannya wilayah ini merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alam khususnya di bidang pertambangan. Namun, Pemerintah Indonesia tidak menyerah.

Perjuangan diplomasi pun mulai dilakukan khususnya setelah Indonesia mendapatkan dukungan dari negara-negara peserta Konferensi Asia Afrika (KAA) 1955. Belanda pun juga mulai mencari dukungan khususnya dari Amerika Serikat (AS) agar Irian Barat tetap berada di dalam kekuasaannya.

Namun, hingga tahun 1960 tidak ada perkembangan positif dari Pemerintah Belanda. PBB pun sudah berupaya untuk menyelesaikan Irian Barat, tetapi gagal untuk memberikan resolusi untuk menyelesaikan sengketa ini.

Kesabaran Indonesia pun sudah habis. Pada 1961 Presiden Soekarno memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda dan mulai mempersiapkan operasi militer untuk merebut Irian Barat. Pemerintah pun menggaungkan Trikora (Tri Komando Rakyat) untuk membangkitkan semangat rakyat.

Pada 15 Januari 1962 sebuah pertempuran pecah di Laut Arafuru, Irian Barat. Dalam pertempuran tersebut, gugurlah Pahlawan Nasional Komodor Yos Sudarso. Selain itu, pemerintah berhasil menyusupkan beberapa tentara ke hutan belantara Irian Barat untuk melakukan serangan darat.

Dunia pun cemas dengan operasi militer yang dilakukan oleh Indonesia, Sekjen PBB U Thant menunjuk Duta Besar AS Elsworth Bunker untuk menjadi mediator Indonesia dengan Belanda.
Pada 15 Agustus 1962, ditandatangani oleh Perjanjian yang dikenal dengan Perjanjian New York yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Soebandrio dan delegasi Belanda Van Royen. Isi dari Perjanjian New York adalah dibentuk peralihan pemerintahan dari Belanda kepada PBB melalui suatu badan khusus.

PBB membentuk UNTEA sebagai badan peralihan kekuasaan di Irian Barat. Badan ini mulai efektif bekerja pada 1 Oktober 1962. Akhirnya pada 1 Mei 1963 UNTEA pun menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia, bendera merah putih pun berkibar di tanah Irian Barat.

Namun itu belum selesai, mengingat Indonesia harus melaksanakan Penentuan Pendapat rakyat (Pepera) untuk mengetahui aspirasi rakyat Irian Barat. Pada 11 Juni 1964 juga dibentuk komisi bersama Indonesia dan Belanda agar proses referendum berjalan aman.

Sulitnya infrastruktur di Irian Barat dan perubahan politik di Indonesia menyebabkan Pepera baru dilaksanakan pada 1969, dengan dihadiri oleh utusan PBB masyarakat Irian Barat menyatakan memilih bergabung dengan Indonesia.

Hasil ini kemudian dilaporkan kepada Pemerintah Indonesia di Jakarta, Presiden Soeharto pun mengubah nama Irian Barat menjadi Irian Jaya dan menetapkannya sebagai provinsi ke-26.

Sumber  : kuninghijau.wordpress.com

Baca selengkapnya

Masa Demokrasi Terpimpin

Indonesia

Masa Demokrasi Terpimpin

Juni 08, 2017 Komentar

Masa Demokrasi Terpimpin dimulai dengan berlakunya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sampai berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno tahun 1966. Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit presiden ini sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah negara yang semakin mengkhawatirkan. Berlakunya dekrit presoden ini memiliki sisi positif dan sisi negatis.

Berikut sisi positif berlakunya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

1. Menyelamatkan negara dari perpecahan dan krisis politik yang berkepanjangan,
2. Memberikan pedoman yang jelas, yaitu UUD 1945 dari kelangsungan hidup negara.
3. Merintis pembentukan lembaga tinggi negara, yaitu MPRS dan lembaga tinggi negara berupa DPAS yang selama masa Demokrasi Liberal tertunda pembentukannya.

Adapun sisi negatif berlakunya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah sebagai berikut.

1. Memberi kekuasaan besar kepada presiden, MPR, dan lembaga tinggi negara.
2. Memberi peluang bagi militer untuk terjun dalam bidang politik.

Disebut demokrasi terpimpin karena demokrasi di Indonesia pada saat itu mengandalkan pada kepemimpinan Presiden Soekarno. Pada masa demokrasi terpimpin kekuasaan presiden sangat besar dan mutlak, sedangkan aktivitas partai dibatasi. Karena kekuasaan presiden yang mutlak tersebut mengakibatkan penataan kehidupan politik menyimpang dari tujuan awal, yaitu demokratisasi (menciptakan stabilitas politik yang demokratis) menjadi sentralisasi (pemusatan kekuasaan ditangan presiden).

Berikut merupakan pelaksanaan atau hal-hal yang dilaksanakan pada saat demokrasi terpimpin.

Pembentukan MPRS

Berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1959 presiden membentuk MPRS. Tindakan tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Berdasarkan UUD 1945 pengangkatan anggota MPRS sebagai lembaga tertinggi negara harus melalui pemilihan umum sehingga parrtai-partai yang terpilih oleh rakyat memiliki anggota-anggota yang duduk di MPR. Ketua MPRS adalah Chairul Saleh, dengan tugas MPRS hanya terbatas pada menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Pada tanggal 10 November-7 Desember 1960, MPRS mengadakan sidang umum pertama di Bandung. Hasil Sidang Umum MPRS ini menghasilkan dua ketetapan sebagau berikut.

1. Ketetapan MPRS Nomor I/MPRS/1960 yang menetapkan Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai GBHN.
2. Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/196- tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahap Pertama (1961-1969).

Berdasarkan UUD 1945, kedudukan presiden berada di bawah MPR, namun pada kenyataanya MPRS tunduk kepada presiden yang terlihat dari tindakan presiden dalam pengangkatan ketua MPRS yang dirangkap oleh wakil perdana menteri III dan pengangkatan wakil ketua MPRS yang dipilih dari pimpinan partai besar (PNI, NU, dan PKI) serta wakil ABRI yang masing-masing diberi kedudukan sebagai menteri yang tidak memimpin departemen.

Pembubaran DPR dan Pembentukan DPR GR

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hasil pemilu tahun 1955 dibubarkan pada tanggal 5 Maret 1960 karena DPR menolak RAPBN tahun 1960 yang diajukan pemerintah. Presiden kemudian mengeluarkan penetapan presiden yang menyatakan bahwa DPR dibubarkan dan sebagai gantinya presiden membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR GR).

Karena bukan hasil pemilihan umum, semua anggota DPR GR ditentukan oleh presiden.Peratutan maupun tata tertib DPR GR ditentukan oleh presiden. Akibatnya DPR GR mengikuti kehendak serta kebijakan pemerintah. Tindakan presiden tersebut bertentangan dengan UUD 1945 sebab berdasarkan UUD 1945 presiden tidak dapat membubarkan DPR.

Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara

Dewan Pertimabanga Agung Sementara (DPAS) dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 3 Tahun 1959. Lembaga tinggi negara ini diketuai oleh presiden sendiri. Keanggotaan DPAS terdiri dari satu orang wakil ketua (Ruslan Abdul Gani), 12 orang wakil partai politik, 8 orang utusan daerah, dan 24 orang wakil golongan. Tugas DPAS adalah memberi jawaban atas pertanyaan presiden dan mengajukan usul kepada pemrintah. Pelantikan DPAS dilakukan di Istana Negara pada tanggal 15 Agustus 1959

Seperti MPRS dan DPR GS, DPAS menempatkan diri di bawah pemerintah. Alasannya adalah DPAS yang mengusulkan agar pidato presiden pada hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1959 yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita yang dikenal dengan manifesto politik (manipol) Republik Indonesia ditetapkan sebagai GBHN berdasarkan Penpres No. 1 Tahun 1960 dan Ketetapan MPRS Nomor 1/MPRS/1960. Inti manipol adalah USDEK (Undang-Undang Dasar 1945, sosialisme Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, dan kepribadian Indonesia) sehingga lebih dikenal dengan manipol USDEK.

Pembentukan Front Nasional

Front Nasional dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 13 Tahun 1959. Front Nasional merupakan sebuah organisasi massa yang memperjuangkan cita-cita proklamasi dan cita-cita yang terkandung dalam UUD 1945. Tujuan pembentukan Front Nasional adalah menyatukan seluruh potensi nasional agar menjadi kekuatan untuk menyukseskan pembangunan. Front Nasional dimpimpin oleh Presiden Soekarno. Tugas Front Nasional adalah menyelesaikan revolusi nasional, melaksanakan pembangunan, dan mengembalikan Irian Barat.

Pembentukan Kabinet Kerja

Pada tanggal 9 Juli 1959, presiden membentuk Kabinet Kerja. Dalam kabinet ini Presiden Soekarno bertindak sebagai perdana menteri, sedangkan Ir. Juanda menjadi menteri pertama. Kabinet ini dilantik pada tanggal 10 Juli 1959 dengan programnya yang disebut triprogram Kabinet Kerja. Isi triprogram Kabinet Kerja sebagai berikut.

1. Mencukupi kebutuhan sandang pangan.
2. Menyelenggarakan keamanan rakyat dan negara.
3. Melanjutkan perjuangan menentang imperialisme ekonomi dan imperialisme politik (Irian Barat).

Baca selengkapnya

Masa Demokrasi Parlementer

Indonesia

Masa Demokrasi Parlementer

Juni 08, 2017 Komentar

http://www.katailmu.com/

Era 1950-1959 adalah era di mana presiden Soekarno memerintah menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950. Periode ini berlangsung mulai dari 17 Agustus 1950 sampai 6 Juli 1959. Sebelum Republik Indonesia Serikat dinyatakan bubar, pada saat itu terjadi demo besar-besaran menuntut pembuatan suatu Negara Kesatuan. Maka melalui perjanjian antara tiga negara bagian, Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur dihasilkan perjanjian pembentukan Negara Kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950. Sejak 17 Agustus 1950, Negara Indonesia diperintah dengan menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 yang menganut sistem kabinet parlementer.

Konstituante diserahi tugas membuat undang-undang dasar yang baru sesuai amanat UUDS 1950. Namun sampai tahun 1959 badan ini belum juga bisa membuat konstitusi baru. Maka Presiden Soekarno menyampaikan konsepsi tentang Demokrasi Terpimpin pada DPR hasil pemilu yang berisi ide untuk kembali pada UUD 1945. Akhirnya, Soekarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959, yang membubarkan Konstituante.

KABINET - KABINET

Pada masa ini terjadi banyak pergantian kabinet diakibatkan situasi politik yang tidak stabil. Tercatat ada 7 kabinet pada masa ini.

• 1950-1951 – Kabinet Natsir
• 1951-1952 – Kabinet Sukiman-Suwirjo
• 1952-1953 – Kabinet Wilopo
• 1953-1955 – Kabinet Ali Sastroamidjojo I
• 1955-1956 – Kabinet Burhanuddin Harahap
• 1956-1957 – Kabinet Ali Sastroamidjojo II
• 1957-1959 – Kabinet Djuanda

1. Kabinet Natsir
   Kabinet Natsir adalah kabinet pertama pada masa demokrasi liberal. Kabinet ini terbentuk pada tanggal 6 September 1950 dan dilantik pada tanggal 7 September 1950. Perdana Menteri kabinet ini adalah Moh. Natsir dari Masyumi. Menteri kabinetnya berasal dari Masyumi ditambah tokoh-tokoh yang mempunyai keahlian istimewa, seperti Sri Sultan Hamengku Buana IX, Prof. Dr. Sumitro Joyohadikusumo, Assaat, dan Ir Juanda.
   
   Program kerja kabinet Natsir :
   1) Mempersiapkan dan menyelengarakan pemilihan umum untuk memilih Dewan Konstituante
   2) Menyempurnakan susunan pemerintahan dan memebentuk kelengkapan negara
   3) Menggiatkan usaha mencapai keamanan dan ketentraman
   4) Meningkatkan kesejahteraan rakyat
   5) Menyempurnakan organisasi angkatan perang
   6) Memperjuangkan penyelesaian soal Irian Barat
   
   Akan tetapi, belum sampai program tersebut terlaksana, kabinet ini sudah jatuh pada 21 Maret 1951 dalam usia 6,5 bulan. Jatuhnya kabinet ini karena kebijakan Natsir dalam rangka pembebtukan DPRD dinilai oleh golongan oposisi terlalu banyak menguntungkan Masyumi.
2. Kabinet Sukiman
   Kabinet Sukiman merupakan kabimet koalisi. Partai-partai yang berkoalisi adalah kedua partai terbesar waktu itu, yaitu Masyumi dan PNI. Dr. Sukiman dari Masyumi terpilih menjadi perdana menteri dan Suwiryo dari PNI sebagai wakilnya. Kabinet Sukiman terbentuk apada tanggal 20 April 1951.
   
   Program kerja kabinet Sukiman :
   1) Menjalankan berbagai tindakan tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketentraman serta menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara
   2) Membuat dan melakukan rencana kemakmuran nasional dalam jangka pendek untuk mempertinggi kehidupan sosial ekonomi rakyat dan mempercepat usaha penempatan bekas pejuang dalam pembangunan
   3) Menyelesaikan persiapan pemilu untuk membentuk Dewan Konstituante dan menyelengarakan pemilu itu dalam waktu singkat serta mempercepat terlaksananya otonomi daerah
   4) Menyiapakan undang-undang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerja sama, penetapan uapah minimum, dan penyelesaian pertikaian buruh
   5) Menjalankan polotik luar negeri bebas aktif
   6) Memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI secapatnya
   
   Kabinet Sukiman tidak mampu bertahan lama dan jatuh pada bulan Februari 1952. Penyebab jatuhnya kabinet ini adalah karena diserang oleh kelompok sendiri akibat kebijakan politik luar negeri yang dinilai terlalu condong ke Barat atau pro-Amerika Serikat.
   Pada saat itu, kabinet Sukiman telah menendatangani persetujuan bantuan ekonomi, teknologi, dan persenjataan dengan Amerika Serikat. Dan persetujuan ini ditafsirkan sebagai masuknya Indonesia ke Blok Barat sehingga bertentangan dengan program kabinet tentang politik luar negeri bebas aktif.
3. Kabinet Wilopo
   Kabinet yang ketiga ini berhasil dibentuk pada 30 Maret 1952. kabinet ini juga merupakan kabinet koalisi antara PNI dan Masyumi. Wilopo dari PNI terpilih sebagai perdana menteri
   Program kerja kabint Wilopo :
   1) Mempersiapkan pemilihan umum
   2) Berusaha mengembalikan IrianBarat ke dalam pangkuan RI
   3) Meningkatkan keamanan dan kesejahteraan
   4) Memperbarui bidang pendidikan dan pengajaran
   5) Melaksanakan politik luar negeri bebas aktif
   
   Kabinet Wilopo banyak mengalami kesulitan dalam mengatasi timbulnya gerakan-gerakan kedaerahan dan benih-benih perpecahan yang akan menggangu stabilitas polotik Indonesia. Ketika kabinet Wilopo berusaha menyelesaikan sengketa tanah perusahaan asing di Sumatera Utara, kebijakan itu ditentang oleh wakil-wakil partai oposisi di DPR sehingga menyebabkan kabinetnya jatuh pada 2 Juni 1953 dalam usia 14 bulan.
4. Kabinet Ali Satroamijoyo (Kabinet Ali-Wongsonegoro)Kabinet keempat berhasil dibentuk pada tanggal 31 Juli 1953 yang dipimpin oleh Ali Satroamijoyo dari PNI dan wakilnya Wongsonegoro dari PIR (Partai Indonesia Raya)
   Program kerja Kabinet Ali-Wongsonegoro :
   1) Menumpas pemberontakan DI/TII di berbagai daerah
   2) Melaksanakan pemilihan umum
   3) Memperjuangkan kembalinya Irian Barat kepada RI
   4) Menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika
   
   Pada masa kabinet Ali-Wongsonegoro, gangguan keamanan makin meningkat, antara lain munculnya pemberontakan DI/TII di Jawa Barat, Daud Beureuh Aceh, dan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan. Meskipun dihinggapi berbagai kesulitan, kabinet Ali-Wongsonegoro berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika. Oleh karena itu, kabinet Ali-Wongsonegoro ikut terangkat namanya. Kabinet Ali-Wongsonegoro akhirnya jatuh pada bulan Juli 1955 dalam usia 2 tahun (usia terpanjang). Penyebab jatuhnya kabinet Ali-Wongsonegoro adalah perselisihan pendapat anatara TNI-AD dan pemerintah tentang tata cara pengangkatan Kepala Staf TNI-AD.
5. Kabinet Burhanuddin Harahap
   Kabinet kelima terbentuk pada tanggal 12 Agustus 1955 yang dipimpin oleh Burhanuddin Harahap dari Masyumi.
   Program kerja Kabinet Burhanuddin :
   1) Mengembalikan kewibawaan moral pemerintah, dalam hal ini kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat
   2) Akan dilaksankan pemilihan umum, desentralisasi, memecahkan masalah inflasi, dan pemberantasan korupsi
   3) Perjuangan mengembalikan Irian Barat
   
   Pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap, dilaksanakan pemilihan umum pertama di Indonesia. Kabinet ini menyerahkan mandatnya setelah DPR hasil pemilihan umum terbentuk pada bulan Maret 1956.
6. Kabinet Ali Satroamijoyo IIKabinet keenam terbentuk pada tanggal 24 Maret 1956 di pimpin oleh Ali Satroamijoyo. Kabinet Ali II merupakan kabinet pertama hasil pemilihan umum.
   Program kerja Kabinet Ali II :
   1) Menyelesaikan pembatasan hasil KMB
   2) Menyelesaikan masalah Irian Barat
   3) Pembentukan provinsi Irian Barat
   4) Menjalankan politik luar negeri bebas aktif
   
   Kabinet Ali II ini pun tidak berumur lebih dari satu tahun dan akhirnya digantikan oleh kabinet Juanda.
7. Kabinet JuandaKabinet Juanda disebut juga Kabinet Karya. Ir. Juanda diambil sumpahnya sebagai perdana menteri pada tanggal 9 April 1957.
   Program kerja Kabinet Karya disebut Pancakarya yang meliputi :
   1) Membentuk Dewan Nasional
   2) Normalisasi keadaan RI
   3) Melanjutkan pembatalan KMB
   4) Memperjuangkan Irian Barat kembali ke RI
   5) Mempercepat pembangunan

DEKRIT PRESIDEN

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ialah dekrit yang mengakhiri masa parlementer dan digunakan kembalinya UUD 1945. Masa sesudah ini lazim disebut masa Demokrasi Terpimpin Isinya ialah:

• Kembali berlakunya UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950
• Pembubaran Konstituante
• Pembentukan MPRS dan DPAS

Sumber : onespiritz.wordpress.com

Baca selengkapnya

Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia

Indonesia

Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia

Juni 08, 2017 Komentar

oostjavainfo.wordpress.com

Masa Kemerdekaan dan Perjuangan untuk Mempertahankan Kemerdekaan dimulai dari tahun 1945-1949, diwarnai dengan pengisian perlengkapan sebagai negara merdeka dan perjuangan bersenjata serta berbagai diplomasi antara bangsa Indonesia dengan pihak Belanda. Diplomasi itu direalisasikan dalam perjanjianperjanjian. 

1. Masa Indonesia Merdeka
   Sehari setelah proklamasi, 18 Agustus 1945 PPKI mengadakan sidang pertama. Sidang tersebut berhasil mengesahkan UUD serta menunjuk Ir. Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia dan Drs. Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden. Dalam sidang berikutnya berhasil dibentuk berbagai kementrian dan pembagian wilayah Indonesia menjadi delapan (8) provinsi. Selanjutnya dibentuk juga Komite Nasional, Partai Nasional dan Badan Keamanan Rakyat. Sedikit demi sedikit aparat pemerintahan semakin lengkap. Sehingga roda pemerintahan pun mulai berjalan.
   
2. Perundingan Indonesia - Belanda
   Pada pertengahan September 1945 rombongan pertama pasukan Sekutu mulai mendarat. Mereka merupakan bagian dari South East Asia Command (SEAC) di bawah pimpinan Laksamana Mountbatten. Untuk Indonesia SEAC membentuk Allieu Force Netherlands East Indies (AFNEI) yang terdiri atas pasukan Inggris yang mendarat di Jawa dan Sumatera serta pasukan Australia yang mendarat di luar Jawa dan Sumatra. Pasukan ini bertugas melucuti dan memulangkan tentara Jepang serta membebaskan tawanan perang. Kedatangan tentara Inggris itu diboncengi oleh NICA (Belanda). Keadaan ini sudah diduga oleh para pemimpin Indonesia. Itulah sebabnya pemerintah RI pada tanggal 5 Oktober 1945 memutuskan untuk membentuk suatu tentara dengan nama Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Selain itu pemerintah mengeluarkan maklumat bahwa RI akan menanggung semua hutang-hutang Nederland Indies. Dengan maklumat ini pemerintah ingin menunjukkan pada dunia luar bahwa RI bukanlah negara yang masih tunduk pada Jepang, tetapi RI mengakui tata cara negara-negara demokrasi barat. Sebagai realisasi dari maklumat ini maka didirikan sejumlah partai dan dibentuk satu kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri Syahrir. Tugas kabinet ini adalah menjalankan perundingan-perundingan dengan pihak Belanda, sebagai berikut :
   
   Perundingan di Linggarjati pada tahun 1946 Dalam perundingan Indonesia mengusulkan bahwa pada dasarnya RI adalah negara yang berdaulat penuh atas bekas wilayah Nederland Indie. Karena itu Belanda harus menarik mundur tentaranya dari Indonesia. Mengenai modal asing pemerintah Republik Indonesia tetap akan menjamin. Keinginan Belanda lewat tentara Sekutu dinyatakan oleh Van Mook pada tanggal 19 Januari 1946. Kehadirannya adalah bermaksud menciptakan negara persemakmuran (commenwealth). Anggotanya adalah kerajaan Belanda, Suriname, Curocao dan Indonesia. Urusan ke luar commenwealth itu dipegang oleh kerajaan Belanda sedangkan urusan ke dalam dipegang oleh masing-masing negara. Perundingan yang dilakukan di Linggarjati dikeluarkan hasilnya pada tanggal 15 November 1946. Belanda dan Republik Indonesia Serikat berada dalam suatu Uni Indonesia-Belanda. Persetujuan gencatan senjata juga ditandatangani oleh pihak militer tanggal 12 Februari 1947. Pada tanggal 21 Juli 1947 Belanda tiba-tiba melancarkan Agresi militer I dan berhasil menerobos pertahanan RI. Tentara Republik Indonesia bertahan dengan melancarkan perang gerilya.
   
   Perundingan Renville pada tahun 1947 Amerika Serikat kemudian mengusulkan pada Dewan Keamanan untuk membentuk suatu komisi yang mengawasi pelaksanaan gencatan senjata. Komisi yang terdiri atas Dr. Frank Graham (AS), Richard Kirby (Australia) dan Paul Vanzeelant (Belgia), di Indonesia dikenal dengan nama Komisi Tiga Negara (KTN). Komisi yang mulai bekerja pada bulan Oktober 1947 itu membuka kembali perundingan-perundingan politik antara Indonesia dan Belanda. Perundingan dilakukan di atas kapal USS Renville pada tanggal 8 Desember 1947. Pihak Indonesia dalam perundingan ini dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Hasil perundingan ini KTN berpendapat bahwa perjanjian Linggarjati harus dijadikan landasan perundingan politik. Pihak Belanda menanggapi usul KTN dengan usul 12 prinsip politik yang pada dasarnya tidak menginginkan adanya Republik Indonesia. Pihak RI bahkan hanya berhasil mengatasi keadaan dengan mengajukan 6 prinsip politik tambahan. Utusan RI menerima usul ini, karena ketentuannya adalah diadakan plebisit di Indonesia untuk menentukan apakah daerah-daerah bersedia atau tidak bergabung dengan RI. Pihak Belanda pun menerima. Sementara itu muncul masalah-masalah di dalam negeri, khususnya intimidasi dari Belanda, yaitu pembentukan negara-negara boneka.
   
   Perundingan Renville pada tahun 1949 Pada bulan April 1959 perundingan dimulai antara delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Mr. Mohammad Roem dan Dr. J. H. Van Royen dari pihak Belanda. Pertemuan di Hotel Des Indes (kini Duta Merlin) itu diawasi dan dipimpin Marle Cochran, wakil dari Amerika Serikat dalam komisi PBB (UNCI : United Nations Commision of Indonesia). Dalam perundingan ini pihak Indonesia menuntut agar Presiden dan Wakil Presiden dikembalikan ke Yogyakarta dan agar Belanda mengakui RI. Perundingan berjalan sangat lamban, sehingga Drs. Hatta didatangkan dari Bangka untuk langsung berunding dengan Dr. Van Royen. Dengan demikian pada bulan Mei 1949 dicapai persetujuan Roem-Royen dan pemerintah Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta, setelah cara-cara pengosongan Yogyakarta oleh tentara Belanda disepakati.
   
   Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949 Konferensi Meja Bundar dimulai di Den Haag pada tanggal 23 Agustus 1949 dan berakhir pada tanggal 2 November 1949. Hasilnya direalisasikan oleh KNIP pada tanggal 14 Desember 1949. Pada tanggal 16 Desember 1949 diadakan Pemilihan Presiden RIS dan pada keesokan harinya Soekarno disahkan sebagai Presiden RIS. Pada tanggal 20 Desember 1949 kabinet RIS dibentuk dan dipimpin Drs. Mohammad Hatta, kemudian pada tanggal 23 Desember 1949 pimpinan kabinet RIS bertolak ke Den Haag untuk menandatangani pengakuan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949.

Baca selengkapnya

Pendudukan Jepang di Indonesia

Indonesia

Pendudukan Jepang di Indonesia

Juni 08, 2017 Komentar

Sejak tanggal 8 Maret 1942 Jepang secara resmi menjajah Indonesia. Setelah jatuh ke tangan Jepang, Indonesia ditangani oleh pemerintahan militer. Pulau Jawa dan Sumatera berada di bawah komando Angkatan Darat, masing-masing berpusat di Jakarta dan Bukittinggi. Sedangkan Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku berada di bawah komando Angkatan Laut yang berpusat di Ujung Pandang. Jepang menyadari bahwa untuk dapat mempertahankan daerah pendudukan yang begitu luas, maka Jepang harus melakukan usaha di berbagai bidang yaitu bidang sosial dan militer, ekonomi, dan politik.

Usaha di Bidang Sosial dan Militer

Ketika menduduki Indonesia, usaha pemerintahan Jepang di bidang sosial yaitu dengan cara melakukan pemerasan tenaga manusia di daerah pendudukan Jepang sebagai tenaga kerja. Adapun usaha tersebut diwujudkan dengan pelaksanaan program berikut. 

• Romusha, yaitu kerja paksa tanpa upah pada masa penjajahan Jepang. Dalam hal ini tenaga kerja diarahkan untuk membuat fasilitas umum, seperti: jalan, jembatan, dan lapangan udara. 
• Kinrohosi, yaitu kerja paksa tanpa upah bagi para pemimpin dan tokoh masyarakat. 

Di samping usaha di bidang sosial, di bidang militer Jepang membentuk barisan semi militer dan barisan militer seperti berikut.

Barisan Semi Militer 

1. Seinendan (Barisan Pemuda). Organisasi ini berdiri tanggal 9 Maret 1943. Anggotanya para pemuda berumur 14-22 tahun. Tujuannya mendidik dan melatih para pemuda agar dapat mempertahankan tanah air Indonesia. 
2. Keibodan (Barisan Pembantu Polisi), dibentuk tanggal 29 April 1943. Anggotanya berumur 23-25 tahun. Tujuannya untuk membantu tugas-tugas kepolisian. 
3. Fujinkai (Himpunan Wanita), dibentuk bulan Agustus 1943. Anggotanya para wanita. berumur 15 tahun ke atas. 
4. Jawa Hokokai (Perhimpunan Kebaktian Rakyat Jawa), dibentuk tahun 1944. Tujuannya untuk mengarahkan rakyat agar berbakti sepenuhnya kepada Jepang demi tercapainya kemenangan dalam Perang Asia Timur Raya. Anggotanya minimal berumur 14 tahun. Tugasnya adalah mengumpulkan pajak, upeti, dan hasil pertanian. 
5. Syuisintai (Barisan Pelopor). Organisasi ini dibentuk tanggal 14 September 1944 dan diresmikan tanggal 25 September 1944. Tujuannya untuk meningkatkan kesiapsiagaan rakyat. Tokoh yang menjadi anggota Syuisintai adalah Bung Karno, Otto Iskandardinata, dan R.P. Suroso. 

Barisan Militer 

1. Heiho (Pembantu Prajurit Jepang), dibentuk bulan April 1943, sebagai pembantu prajurit Jepang. Anggotanya para pemuda berumur 18-25 tahun. 
2. Pembela Tanah Air (Peta), dibentuk 3 Oktober 1943 atas permintaan Gatot Mangkupraja. Tugas Peta adalah mempertahankan tanah air Indonesia

Usaha di Bidang Ekonomi 

Kegiatan bidang ekonomi diarahkan untuk kepentingan perang. Dalam hal ini Jepang mengambil langkah-langkah sebagai berikut. 

1. Jepang berusaha menguasai dan mendapatkan sumber-sumber bahan mentah untuk industri perang. Misalnya beras untuk keperluan logistik, tanaman jarak untuk minyak pelumas pesawat terbang, dan besi tua untuk alat-alat perang. 
2. Jepang berusaha memotong sumber perbekalan musuh-musuhnya di kawasan Asia. 
3. Pemerintah pendudukan Jepang langsung mengawasi perkebunan kopi, kina, karet dan teh.
4. Pemerintah pendudukan Jepang memegang monopoli pembelian dan menentukan harga penjualan hasil perkebunan. 

Jepang dengan segala keserakahannya terus-menerus memeras kekayaan rakyat, sehingga Jepang yang hanya 3,5 tahun menjajah Indonesia menyebabkan kemiskinan dan kesengsaraan. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya:

1. penyakit busung lapar yang merajalela. 
2. bahan maupun mutu makanan sangat berkurang, sehingga banyak rakyat mati kelaparan. 
3. rakyat sangat kekurangan bahan pakaian, sehingga tidak sedikit yang memakai pakaian dari karung goni.

Usaha di Bidang Politik 

Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, maka Jepang berusaha membentuk organisasi politik. Adapun organisasi-organisasi tersebut antara lain seperti berikut. 

1. Organisasi Tiga A
   Istilah Tiga A merupakan singkatan dari Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia, ketuanya M. Samsudin. Tujuannya untuk menanamkan kepercayaan rakyat bahwa Jepang adalah pelindung dan pemimpin Asia. 
2. Pusat Tenaga Rakyat (Putera) Organisasi ini dibentuk pada tanggal 1 Maret 1943. Pemimpinnya disebut Empat Serangkai yaitu Ir. Sukarno, Drs. Moh. Hatta, K.H. Mas Mansyur dan Ki Hajar Dewantoro. 
3. Chuo Sangi In (Badan Pertimbangan)
   Atas anjuran Perdana Menteri Jenderal Tojo pada tanggal 5 September 1943 dibentuk Perdana Menteri Jenderal Tojo Chuo Sangi In. Organisasi ini bertugas memberi masukan dan pertimbangan bagi pemerintah Jepang dan diketuai oleh Ir. Sukarno. Organisasi Tiga A dan Putera dimanfaatkan para tokoh nasional untuk mencapai kemerdekaan. Mereka bersedia menjadi pemimpin Putera dengan pertimbangan berikut.
   a. Mereka dapat membela rakyat agar terhindar dari kekejaman Jepang.
   b. Mereka dapat menggembleng semangat rakyat.

Perlawanan Rakyat Indonesia terhadap Jepang

Pemerasan kekayaan dan tenaga manusia pada masa pendudukan Jepang menimbulkan bentuk-bentuk perlawanan terhadap Jepang. Bentuk perlawanan itu antara lain berupa gerakan bawah tanah dan gerakan bersenjata.

Gerakan Perjuangan Bawah
Gerakan bawah tanah, yaitu gerakan perjuangan yang dilakukan secara rahasia. Gerakan bawah tanah ini antara lain: 

1. Kelompok Syahrir yang beroperasi di daerah sekitar Jakarta dan Jawa Barat. Sutan Syahrir pada waktu itu menyamar sebagai seorang petani dinas 
2. Gerakan Kaigun yaitu terdiri dari para pemuda anggota dinas Angkatan Laut Jepang. Tokoh-tokohnya antara lain Mr. Ahmad Subarjo, Sudiro, dan Wikana 
3. Gerakan kelompok pemuda yang berhasil menyusup sebagai pegawai kantor pusat propaganda Jepang yang disebut Sendenbu (sekarang Kantor Berita Antara). Tokoh tokohnya yaitu Sukarni dan Adam Malik. 

Gerakan Perjuangan
Bersenjata perjuangan Bersenjata Di samping gerakan perjuangan bawah tanah yang bersifat rahasia, terdapat pula perlawanan rakyat secara bersenjata. Adapun perlawanan bersenjata yang dilakukan rakyat itu antara lain sebagai berikut.

1. Perlawanan di Aceh Perlawanan ini dilakukan pada tanggal 10 November 1942 di Cot Plieng, Aceh yang dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil. Dia ditembak Jepang ketika sedang melakukan salat. 
2. Perlawanan di Sukamanah, Singaparna, Jawa Barat Perlawanan ini terjadi pada tanggal 25 Februari 1944, dipimpin oleh K.H. Zaenal Mustafa. Ia menentang Jepang, sebab tidak bersedia melakukan Seikerei yaitu memberi penghormatan kepada Kaisar Jepang yang dianggap dewa dengan membungkukkan badan ke arah Tokyo. 
3. Perlawanan di Lohbener, Jawa Barat Perlawanan rakyat ini dipimpin oleh H. Madriyas. 
4. Perlawanan di Pontianak, Kalimantan Barat. Pada tanggal 16 Oktober 1943 para tokoh mengadakan rapat di Gedung Medan dan sepakat dalam rangka menyerang Jepang, namun sebelum rapat itu dilaksanakan mereka sudah ditangkap dan dibunuh. 
5. Perlawanan Peta di Blitar Perlawanan ini terjadi tanggal 14 Februari 1945 dipimpin oleh Supriyadi. Sebab timbulnya pemberontakan itu adalah karena anggota Peta tidak tahan lagi melihat kesengsaraan rakyat. Tapi dengan bujukan dan muslihat, akhirnya semua pemberontakan dan semua pemimpin-pemimpinnya diajukan ke depan Mahkamah Militer Jepang di Jakarta. Di antara mereka ada yang dihukum mati seperti: dr. Ismail, Muradi, Suparyono, Halir Mangkudijaya, Sunarto dan Sudarmo. Sedangkan Supriyadi tidak disebut-sebut dalam pengadilan. Pada umumnya orang menganggap bahwa ia telah tertangkap dan kemudian dibunuh secara diam-diam oleh Jepang. Meskipun perlawanan Peta di Blitar gagal, namun pengaruhnya sangat besar untuk mewujudkan Indonesia merdeka

Pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan dan diganti dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau disebut Dokuritsu Junbi Inkai yang diketuai Ir. Sukarno dan Moh. Hatta sebagai wakilnya. Pembentukan PPKI sebagai akibat dari bayangan kekalahan Jepang, karena pada tanggal 6 Agustus 1945 kota Hiroshima dibom oleh Sekutu. Lebih-lebih setelah tanggal 9 Agustus 1945 kota Nagasaki dibom oleh Sekutu lagi. 

Dalam situasi demikian tiga pemimpin Indonesia yaitu Ir. Sukarno, Moh. Hatta dan dr. Rajiman Wedyodiningrat dipanggil ke Dalath, Vietnam Selatan oleh Marsekal Darat Terauchi. Ia menyampaikan keputusan pemerintah Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Pelaksaaannya setelah persiapan selesai. Wilayah Indonesia yaitu meliputi seluruh Hindia-Belanda. Akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945, dengan demikian berakhirlah Perang Pasifik. Bersamaan itu pula ketiga pemimpin yang pergi ke Dalath telah kembali ke tanah air.

Baca selengkapnya

Terjadinya Perang Dunia ke II

Indonesia

Terjadinya Perang Dunia ke II

Juni 08, 2017 Komentar

Perang Dunia II. Perang tersebut telah menimbulkan kehancuran, kerusuhan, dan penderitaan yang hebat, terutama dialami negara-negara di Eropa. Akibat Perang Dunia II ini sebagian orang-orang Eropa kehilangan kepercayaan terhadap liberalisme. Orang condong ke paham totaliter, yaitu paham yang mengutamakan kepentingan seluruhnya daripada kepentingan perseorangan. Munculnya paham atau perasaan cinta tanah air dan bangsa secara berlebih-lebihan, sehingga menganggap bangsa dan tanah airnya lebih hebat daripada bangsa dan tanah air negara lain. Paham tersebut di Jerman dalam wujud Naziisme, di Italia dalam wujud Fasisme dan di Jepang dalam wujud Militerisme

Perang Dunia II sesungguhnya merupakan lanjutan dari Perang Dunia I. Hakikat dari Perang Dunia II juga merupakan persaingan antara kaum imperialisme muda yang sedang tumbuh berkembang dengan kaum imperialisme tua yang telah mempunyai kedudukan yang mantap.

Sebab Umum Terjadinya Perang Dunia II 

1. Jerman yang kalah dalam Perang Dunia I dan merasa sangat dihinakan dalam Perjanjian Versailles ingin membalas (revanche) kekalahan terhadap musuh-musuhnya, terutama Perancis.
2. Italia ingin mendirikan Risorgimento yang berartinya Italia Raya. 
3. Jepang ingin melaksanakan politik ekspansi atau perluasan wilayah. 
4. Timbulnya pertentangan ideologi Fasisme, Naziisme dan Militerisme yang anti demokrasi dengan paham-paham lainnya. 
5. Perkembangan industri, persenjataan, dan krisis ekonomi dunia (terjadi pada tahun 1929) 
6. Kegagalan Liga Bangsa-Bangsa untuk menciptakan perdamaian dan menjauhkan peperangan. Bahkan Liga Bangsa-Bangsa dalam kenyataannya merupakan alat negaranegara besar dan kegiatannya lebih banyak dalam bidang politik.

Sebab Khusus Meletusnya Perang Dunia II

1. Di Eropa, pada tanggal 1 September 1939 Jerman menyerang Polandia, sebuah negara di bawah pengawasan Liga Bangsa-Bangsa. Sebaliknya pada tanggal 3 September 1939 negara-negara pendukung LBB, terutama Inggris dan Perancis menyerang Jerman. 
2. Di Pasifik, pada tanggal 8 September 1941 Jepang menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbour, Teluk Mutiara (Hawaii)

Kenapa bisa Terjadi Perang Dunia II ?

Mula-mula terjadi perang antara Jerman melawan Inggris dan Perancis. Tindakan Inggris segera diikuti oleh negara-negara jajahannya, sedangkan Jerman diikuti oleh Sekutunya yaitu Italia dan Jepang. Rusia sebelum perang meletus telah diajak Jerman untuk mengadakan perjanjian tidak saling menyerang. Tetapi tidak beberapa lama diserbu juga oleh Jerman, yaitu pada tahun 1941, sehingga Rusia juga terseret dalam kancah perang. Begitulah, maka hampir semua negara di dunia turut serta dalam peperangan besar. Negara totaliter Jerman, Italia, dan Jepang yang disebut Blok Poros (Blok AS), dilawan oleh Blok Sekutu yang antara lain terdiri dari Inggris, Perancis, Amerika Serikat, Belanda, Belgia, Cina dan Rusia

Serbuan Jepang ke berbagai Wilayah ASIA khususnya Indonesia

Untuk membangun suatu imperium di Asia, Jepang telah mengobarkan Perang Pasifik. Serangan Jepang ke Pearl Harbour secara mendadak dan besar-besaran ini benar-benar melumpuhkan kekuatan armada Amerika Serikat di Pasifik. Terjadinya serangan tersebut telah membawa Amerika Serikat terjun dalam peperangan. 

Bagi Jepang, kemenangan pertama tersebut disusul dengan serangan berencana terhadap Asia Tenggara dan perebutan pulau-pulau di Pasifik Barat, di antaranya Kepulauan Bismarck, Solomons, Marshall, Marianan, dan Gilbert. Untuk menghadapi serangan Jepang tersebut, Sekutu membentuk komando yang disebut ABDACOM (American British Dutch Australian Command) yang bermarkas di Lembang, dekat Bandung dan juga dibentuk front ABCD (American British Cina Dutch). 

Serangan Jepang begitu hebat, sehingga tentara Amerika Serikat dan Sekutu-sekutunya tidak sanggup menahannya. Indo Cina yang diduduki oleh Perancis dapat direbut Jepang. Singapura terpaksa ditinggalkan oleh Inggris. Belanda di Indonesia hanya dapat bertahan dalam beberapa hari saja dan bertekuk lutut kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942. Perjanjian serah terima jajahan diadakan di Kalijati, Jawa Barat. Pihak Belanda diwakili oleh Tjarda van Starkendborg Stachouwer dan Ter Poorten, sedangkan pihak Jepang diwakili Ter Poorten oleh Jenderal Hitosyi Imammura. 

Sementara itu Jepang juga berhasil merebut Muangthai dan Birma. Filipina ditinggalkan oleh Douglas Mac Arthur (Amerika Serikat) dan menyingkir ke Australia. Jepang pun berniat untuk menguasai Australia, namun usahanya gagal. Bahkan Laksamana Yamamoto tewas dalam pertempuran pada tahun 1942. Pada akhir tahun 1942 keadaan mulai berbalik (turning point). Mac Arthur dengan dibantu oleh Laksamana Nimitz, segera melancarkan serangan-serangan balasan. Hasilnya pulau demi pulau berhasil direbutnya kembali. Dengan menggunakan strategi Perang Island Hopping, akhirnya Jepang terdesak mundur. Perang Dunia II dimenangkan oleh pihak Sekutu. Negara Italia merupakan negara Blok Poros yang mengalami kekalahan pada akhir tahun 1944. Menyusul Jerman yang dijepit oleh Rusia menyebabkan Jenderal Gustav Jodl dan Laksamana Hans George Von Friedeberg menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada bulan Mei 1945. Akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada Sekutu, setelah Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom atom.

Baca selengkapnya

Pergerakan Nasionalisme di Indonesia

Indonesia

Pergerakan Nasionalisme di Indonesia

Juni 08, 2017 Komentar

dokteralif.wordpress.com

Pada tahun 1905 merupakan gerakan nasionalisme pertama bisa di sebut dengan Masa awal dimana Masa Pergerakan Nasional ditandai dengan munculnya organisasi-organisasi modern antara lain Budi Utomo (BU), Sarekat Islam (SI), dan Indische Partij (IP) dalam memperjuangkan perbaikan nasib bangsa. Kaum terpelajar melalui organisasi-organisasi memotori munculnya pergerakan nasional Indonesia. Pada saat itulah bangsa-bangsa di Nusantara mulai sadar akan rasa “sebagai satu bangsa” yaitu bangsa Indonesia. 

Kata “Pergerakan Nasional“ mengandung suatu pengertian yaitu merupakan perjuangan yang dilakukan oleh organisasi secara modern ke arah perbaikan taraf hidup bangsa Indonesia yang disebabkan karena rasa tidak puas terhadap keadaan masyarakat yang ada. Gerakan yang mereka lakukan memang tidak hanya terbatas untuk memperbaiki derajat bangsa tetapi juga meliputi gerakan di berbagai bidang pendidikan, kebudayaan, keagamaan, wanita dan pemuda. 

Setelah itu di lanjutkan dengan Masa radikal yang diartikan sebagai suatu masa yang memunculkan organisasi-organisasi politik yang kemudian dinamakan “partai”. Pada umumnya organisasi-organisasi ini tidak mau bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda dalam mewujudkan cita-cita organisasinya. Mereka dengan tegas menyebutkan tujuannya untuk mencapai Indonesia Merdeka. tidak hanya itu Nasionalisme juga berkembang di kalangan pemuda. Para pemuda yang telah mendirikan berbagai organisasi pemuda juga merasa perlu untuk menggalang persatuan. Semangat persatuan ini diwujudkan dalam kongres pemuda pertama di Jakarta pada bulan Mei 1926. PPI mempelopori penyelenggaraan Kongres Pemuda II. Dalam Kongres Pemuda II yang diselenggrakan pada tanggal 27-28 Oktober 1928 berbagai organisasi pemuda seperti Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Sekar Rukun, Pasundan, Jong Selebes, Pemuda Kaum Betawi. Kongres ini berusaha mempertegas kembali makna persatuan dan berhasil mencapai suatu kesepakatan yang kemudian dikenal sebagai Sumpah Pemuda.

Masa bertahan, pada tahap ini kaum pergerakan berusaha mencari jalan baru untuk melanjutkan perjuangan. Mereka menggunakan taktik baru, yaitu dengan bekerja sama dengan pemerintah melalui parlemen. Partai politik mengirimkan wakil-wakilnya dalam Dewan Rakyat. Mereka mengambil jalan kooperatif, tetapi sifatnya sementara (insidentil). Artinya kalau terjadi ketidakcocokan dengan politik pemerintah, mereka dapat keluar dari Dewan Rakyat. 

Partai-partai politik yang melakukan taktik kooperatif dengan pemerintah Hindia Belanda adalah Persatuan Bangsa Indonesia dan Partai Indonesia Raya. Persatuan Bangsa Indonesia (PBI) mendirikan bank, koperasi serta perkumpulan tani dan nelayan. Pemakarsanya adalah Dokter Sutomo, seorang pendiri Budi Utomo. Pada tahun 1935 terjadi penyatuan antara Budi Utomo dan PBI. Dalam sebuah partai yang disebut Partai Indonesia Raya (Parindra), Ketuanya adalah Dokter Sutomo. Organisasi-organisasi lain yang ikut bergabung dalam Parindra adalah: Serikat Sumatera, Serikat Celebes, Serikat Ambon, Kaum Betawi, dan Tirtayasa. Dalam kongresnya tahun 1937, Wuryaningrat terpilih sebagai ketua dibantu oleh Mohammad Husni Thamrin, Sukarjo Wiryapranoto, Panji Suroso, dan Susanto Tirtoprojo. Kerjasama antar anggota cabang-cabangnya menjadikan Parindra sebagai partai politik terkuat menjelang runtuhnya Hindia Belanda. 

Di samping Parindra juga muncul organisasi lain seperti Partindo. Namun karena desakan pemerintah akhirnya partai itu bubar pada tahun 1936. Para pemimpinnya meneruskan perjuangan dengan mendirikan Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo) di Jakarta pada tanggal 24 Mei 1937. Tokoh-tokoh yang duduk dalam Gerindo ialah Mr. Sartono, Mr. Mohammad Yamin, dan Mr. Amir Syarifuddin. Pada masa pemerintah Gubernur Jenderal Limburg Stirum (1916-1921) dibentuk Volksraad atau Dewan Rakyat, yaitu pada tanggal 18 Mei 1918. Anggota dewan dipilih dan diangkat dari golongan orang Belanda, Indonesia, dan bangsa-bangsa lain. Tujuan pembentukan Dewan Rakyat adalah agar wakil-wakil rakyat Indonesia dapat berperan serta dalam pemerintahan. Golongan kooperatif berupaya semaksimal mungkin untuk memanfaatkan Dewan Rakyat. Pada tahun 1930 Mohammad Husni Thamrin, anggota Dewan Rakyat, membentuk Fraksi Nasional guna memperkuat barisan dan persatuan nasional. Mereka menuntut perubahan ketatanegaraan dan penghapusan diskriminasi di berbagai bidang. Mereka juga menuntut penghapusan beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda tentang penangkapan dan pengasingan pemimpin perjuangan Indonesia serta pemberangusan pers. Pada tanggal 15 Juli 1936 Sutarjo Kartohadikusumo, anggota dewan rakyat, menyampaikan petisi agar Indonesia diberi pemerintahan sendiri (otonomi) secara berangsur-angsur dalam waktu sepuluh tahun. Tuntutan untuk otonomi ini ditolak pemerintah, sebab hal ini memberi peluang yang mengancam runtuhnya bangunan kolonial. 

Kegagalan Petisi Sutarjo menjadi cambuk untuk meningkatkan perjuangan nasional. Pada bulan Mei 1939 Muh. Husni Thamrin membentuk Gabungan Politik Indonesia (GAPI) yang merupakan gabungan dari Parindra, Gerindo, PSII, Partai Islam Indonesia, Partai Katolik Indonesia. Pasundan, Kaum Betawi, dan Persatuan Minahasa. GAPI mengadakan aksi dan menuntut Indonesia Berparlemen yang disusun dan dipilih oleh rakyat Indonesia, Pemerintah harus bertanggung jawab kepada Parlemen. Jika tuntutan itu diterima pemerintah, GAPI akan mengajak rakyat untuk mengimbangi kemurahan hati pemerintah. Pada tanggal 24 Desember 1939 dibentuk Kongres Rakyat Indonesia. Kegiatan ini antara lain menuntut pemerintah Belanda agar menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan dan bendera merah putih sebagai bendera Nasional. Pemerintah memberikan reaksi dingin. Perubahan ketatanegaraan akan diberikan setelah Perang Dunia II selesai. Pada 1 September 1939 pecah perang di Eropa yang kemudian berkembang menjadi Perang Dunia II. Tuntutan GAPI dijawab Pemerintah dengan pembentukan Komisi Visman pada bulan Maret 1941 yang bertugas menyelidiki keinginan golongan-golongan masyarakat Indonesia dan perubahan pemerintahan yang diinginkan. Namun Komisi ini hanya menampung hasrat masyarakat Indonesia yang pro pemerintah dan masih menginginkan Indonesia tetapi dalam ikatan Kerajaan Belanda. Hasil penyelidikan komisi Visman tidak memuaskan. Sebelum hasil Komisi Visman diwujudkan, Jepang sudah tiba di Indonesia. Meskipun demikian pihak Indonesia telah sempat mengusulkan 3 hal, yaitu : 1. Pelaksanaan hak menentukan nasib sendiri; 2. Penggunaan bahasa Indonesia dalam sidang Dewan Rakyat; 3. Pergantian kata Inlander (pribumi) menjadi Indonesier.12 Untuk menguatkan perjuangan GAPI, KRI, diubah menjadi Majelis Rakyat Indonesia (MRI) dalam konferensi di Yogyakarta pada tanggal 14 September 1941. Di dalam MRI duduk wakil-wakil dari organisasi politik, organisasi Islam, federasi serikat sekerja, dan pegawai negeri. Walaupun terdapat perbedaan pendapat antara organisasi-organisasi yang tergabung dalam MRI, namun persatuan dan kesatuan kaum Nasionalis terus dipupuk sampai masuknya Tentara Militer Jepang.

Baca selengkapnya

Pemerintahan Inggris di Indonesia

Indonesia

Pemerintahan Inggris di Indonesia

Juni 07, 2017 Komentar

Perhatian Inggris atas Indonesia sebenarnya sudah dimulai ketika pada tahun 1579 penjelajah Francis Drake singgah di Ternate, Maluku. Untuk mengadakan hubungan dagang dengan kepulauan rempah-rempah di Asia, Inggris membentuk EIC (East Indies Company). Pada tahun 1602 armadanya sampai di Banten dan mendirikan loji di sana. Pada tahun 1604, dibuka perdagangan dengan Ambon dan Banda. Pada 1609, Inggris mendirikan pos di Sukadana (Kalimantan). Pada 1613, Inggris berdagang dengan Makasar, dan pada tahun 1614, Inggris mendirikan loji di Batavia. Dalam usaha perdagangan itu Inggris mendapat perlawanan kuat dari Belanda. Belanda tidak segan-segan menggunakan kekerasan untuk mengusir Inggris dari Indonesia. Setelah terjadi peristiwa Ambon Massacre,EIC mengundurkan diri dari Indonesia. Tetapi di daerah Asia Tenggara lainnya seperti Singapura, Malaysia, dan Burunei, Inggris memperoleh kesuksesan. Namun setelah diadakan Persetujuan Tuntang pada tahun 1811, Indonesia berada di bawah kekuasaan Inggris. Ia memegang pemerintahan selama lima tahun (1811-1816). Sebagai kepala pemerintahan di Indonesia, Inggris mengangkat Thomas Stamford Raffles dengan pangkat Letnan Gubernur Jenderal. Pemerintahan Raffles ini sekaligus untuk mewakili Lord Minto, Gubernur EIC di India. Pada masa pemerintahannya, Raffles menjalankan kebijakan-kebijakan sebagai berikut :

1. Jenis penyerahan wajib pajak dan rodi harus dihapuskan kecuali di Priangan (Prianger Stelsel) dan Jawa Tengah
2. Rakyat diberi kebebasan untuk menentukan jenis tanaman tanpa unsur paksaan.
3. Bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan, dan penggantinya diangkat menjadi pegawai pemerintah.
4. Pemerintah kolonial adalah pemilik tanah dan petani sebagai penggarap (penyewa) milik pemerintah

Pemerintahan Raffles beranggapan bahwa semua tanah adalah milik negara sehingga petani dianggap sebagai penyewa tanah negara. Mereka harus membayar pajak kepada Pemerintah Inggris sebagai ganti uang sewa. Sistem yang diterapkan Raffles ini dikenal dengan sistem Landrente atau pajak bumi. Pada tahun 1813 terjadi perang Leipzig. Inggris dan sekutunya melawan Perancis, dan dimenangkan oleh Inggris. Kekuasaan Kaisar Napoleon di Perancis jatuh pada tahun 1814. Dengan demikian, berakhir pemerintahan Louis Napoleon di Negeri Belanda. Karena Belanda telah bebas dari kekuasaan Perancis, Inggris mengadakan perdamaian dengan Belanda di Kota London. Perundingan damai itu menghasilkan persetujuan yang disebut Konvensi London atau perjanjian London (1814). Isi perjanjian itu antara lain menyebutkan bahwa semua daerah di Indonesia yang pernah dikuasai oleh Belanda harus dikembalikan lagi oleh Inggris kepada Belanda, kecuali daerah Bangka, Belitung, dan Bengkulu. Penyerahan daerah kekuasaan di antara kedua negeri itu dilaksanakan pada tahun 1816. Akhirnya mulai tahun 1816, Pemerintah Hindia Belanda kembali berkuasa di Indonesia.

Baca selengkapnya

Pemerintahan Perancis di Indonesia

Indonesia

Pemerintahan Perancis di Indonesia

Juni 07, 2017 Komentar

Louis Napoleon, adik Kaisar Napoleon dari Perancis yang telah diangkat sebagai Raja Belanda, pada tahun 1808 mengangkat Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jenderal di Indonesia. Tugas utama Daendels adalah mempertahankan Indonesia, khususnya pulau Jawa agar tidak jatuh ke tangan Inggris. Untuk keperluan tersebut, Daendels membangun jalan raya dari Anyar sampai Panarukan yang panjangnya lebih kurang 1.100 km, dan membangun pangkalan armada di Ujungkulon. Agar pembangunan berjalan cepat dan murah, Daendels menerapkan rodi atau sistem kerja paksa. Rakyat dipaksa bekerja keras tanpa istirahat dan makanan yang cukup, serta tanpa upah. Daendels juga tidak memperhatikan kesehatan pekerja sehingga banyak pekerja yang meninggal dunia, akibat kelaparan dan kesehatan yang buruk. Untuk membiayai pertahanan menghadapi Inggris, Daendels kembali memaksa rakyat Priangan menanam kopi yang hasilnya diserahkan kepada pemerintah kolonial Belanda. Selain itu, Belanda menjual tanah rakyat yang oleh mereka dianggap milik negara kepada perusahaan swasta asing.

Dalam menjalankan pemerintahannya Daendels berlaku keras dan disiplin, serta cenderung bertangan besi. Sikapnya ini menimbulkan rasa tidak senang di kalangan pejabat Belanda lainnya.Akibatnya para pejabat melaporkan kekurangan-kekurangan Daendels kepada Raja Louis, terutama mengenai kebijaksanaannya menjual tanah negara kepada pihak swasta asing. Pada tahun 1811, Daendels dipanggil pulang dan kedudukannya digantikan oleh Gubernur Jenderal Janssens. Ia kurang cakap dan lemah, sehingga langsung menyerah ketika Hindia Belanda diserang Inggris. Janssens menandatangani perjanjian yang menyatakan penyerahan kekuasaan Belanda atas Indonesia kepada Inggris. Perjanjian itu dilakukan di Tuntang dekat Salatiga sehingga dikenal dengan nama “Perjanjian Tuntang”.

Baca juga : Pemerintahan Inggris di Indonesia

Baca selengkapnya