Pemerintahan Perancis di Indonesia

Louis Napoleon, adik Kaisar Napoleon dari Perancis yang telah diangkat sebagai Raja Belanda, pada tahun 1808 mengangkat Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jenderal di Indonesia. Tugas utama Daendels adalah mempertahankan Indonesia, khususnya pulau Jawa agar tidak jatuh ke tangan Inggris. Untuk keperluan tersebut, Daendels membangun jalan raya dari Anyar sampai Panarukan yang panjangnya lebih kurang 1.100 km, dan membangun pangkalan armada di Ujungkulon. Agar pembangunan berjalan cepat dan murah, Daendels menerapkan rodi atau sistem kerja paksa. Rakyat dipaksa bekerja keras tanpa istirahat dan makanan yang cukup, serta tanpa upah. Daendels juga tidak memperhatikan kesehatan pekerja sehingga banyak pekerja yang meninggal dunia, akibat kelaparan dan kesehatan yang buruk. Untuk membiayai pertahanan menghadapi Inggris, Daendels kembali memaksa rakyat Priangan menanam kopi yang hasilnya diserahkan kepada pemerintah kolonial Belanda. Selain itu, Belanda menjual tanah rakyat yang oleh mereka dianggap milik negara kepada perusahaan swasta asing.

Dalam menjalankan pemerintahannya Daendels berlaku keras dan disiplin, serta cenderung bertangan besi. Sikapnya ini menimbulkan rasa tidak senang di kalangan pejabat Belanda lainnya.Akibatnya para pejabat melaporkan kekurangan-kekurangan Daendels kepada Raja Louis, terutama mengenai kebijaksanaannya menjual tanah negara kepada pihak swasta asing. Pada tahun 1811, Daendels dipanggil pulang dan kedudukannya digantikan oleh Gubernur Jenderal Janssens. Ia kurang cakap dan lemah, sehingga langsung menyerah ketika Hindia Belanda diserang Inggris. Janssens menandatangani perjanjian yang menyatakan penyerahan kekuasaan Belanda atas Indonesia kepada Inggris. Perjanjian itu dilakukan di Tuntang dekat Salatiga sehingga dikenal dengan nama “Perjanjian Tuntang”.